Badan Keahlian Setjen DPR Hadiri Konferensi Internasional yang diselenggarakan Asia Centre

11-09-2021 / M.K.D.
Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul (dua dari kiri) saat menghadiri 6th International Conference 'COVID-19 in Asia: Communication - Nationalism - Technology' yang diselenggarakan Asia Centre pada 8 – 10 September 2021 , Jumat (10/9/2021). Foto: Singgih/Man

 

Badan Keahlian DPR RI turut serta dalam 6th International Conference 'COVID-19 in Asia: Communication - Nationalism - Technology' yang diselenggarakan Asia Centre pada 8 – 10 September 2021 secara daring. Dalam kegiatan ini, Badan Keahlian DPR RI mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan makalahnya dengan tema 'Legal Instrument, Fiscal Policy, And Accountability In Response To Covid-19 Pandemics: Indonesian Perspective'.

 

Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul menyampaikan bahwa peserta konferensi tersebut terdiri dari pusat-pusat studi dari beberapa universitas dari Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara lainya. Keterlibatan Badan Keahlian DPR RI dalam forum tersebut untuk kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional.

 

“Topik-topik yang dibahas dalam forum ini sangat relevan sebagai bagian studi-studi kita untuk memperbaiki pelayanan kita pada anggota DPR, seperti tadi dibahas tentang Undang-Undang Kekarantinaan, Undang-Undang Kebencanaan,” ungkap Inosentius Samsul, setelah menghadiri forum tersebut, Jumat (10/9/2021).

 

“Misalnya sekarang kita sedang mendesain bagaimana supaya Undang-Undang Kekarantinaan ke depan lebih menggunakan pendekatan national security. Banyak literatur atau pemikiran dari para pakar di beberapa unit penelitian yang bisa kita gunakan untuk kita jadikan bahan dalam penyusunan naskah akademik ataupun RUU di sana,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Sensi ini menjelaskan, ada banyak perspektif disampaikan dalam forum tersebut. Terutama dalam penanganan Covid-19 dari sisi sosial, politik, teknologi, komunikasi dan sisi lainya sehingga mendapatkan perspektif yang lebih luas terkait bencana Covid-19.

 

“Semua diangkat dalam diskusi ini, sehingga kita mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bencana Covid-19 ini. Dan berdasarkan pengalaman ini nanti kita buka adanya pemikiran untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Kekarantinaan ke depan,” ujar Sensi.

 

Sementara, Koordinator Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI Widodo yang juga hadir dalam forum tersebut menyampaikan bahwa kehadiran Badan Keahlian DPR RI dalam konferensi internasional tersebut dapat menambah wawasan terutama di dalam penanganan Covid-19.

 

“Acara ini merupakan acara yang baik, yang edukatif, ini menunjukkan bagaimana melalui Badan Kehalian DPR RI kita bisa menambah wawasan  untuk bisa mengembangkan pengetahuan  kita berkenaan penangann Covid-19, baik di Indonesia maupun dibeberapa negara tetangga lainya,” ujar Widodo.

 

“Apalagi bagi kami supporting sytem yang setiap saat memberikan dukungan pada DPR RI, baik pimpinan maupun anggota dan menambah wawasan, apalagi semangat kita adalah melakukan dukungan berdasarkan evidence based dan ini menjadi pendekatan yang baik dalam rangka meningkatkan kapasitas kita,” sambungnya. (skr/es)

BERITA TERKAIT
Budaya Malu Harus Jadi Senjata Lawan Korupsi
05-08-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt. Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Lidya Suryani Widyati menyoroti soal tantangan pemberantasan...
Tukar Pengalaman, BK DPR RI Terima Peserta Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenhan
01-08-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekuin-Kesra), Badan Keahlian (BK) Sekretariat...
RUU Jabatan Hakim Dirancang Lindungi & Perkuat Peran Hakim RI
31-07-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Makassar — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim tengah disusun untuk memperkuat peran hakim sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman...
BK DPR Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Jabatan Hakim
31-07-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Makassar - Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim merupakan bagian dari implementasi Pasal 96...